Kekuasan, Bencana, dan Kemerdekaan; Di mana Kita Sekarang?

“Sebetulnya kekuatan Indonesia berada jauh dari pusat”

kalimat ini datang dari seorang senator di tengah pidatonya perihal leadership. Di rangkaian acara orientasi mahasiswa baru di kampusku, dia diundang sebagai salah satu pembicara seminar inti. Sekilas kalimat yang menjadi kata penutup pidatonya ini, terdengar kuat dan dalam.

Namun, saat suaranya terdengar lantang dimana-mana dan memenuhi satu aula besar ini. Mendengarnya, justru membuatku dipenuhi perasaan campur aduk. Kekuatan Indonesia yang sesungguhnya, bisa jadi memang jauh dari sini. Yang pasti bukan di kantor-kantor mewah pemerintah. Sayangnya, dia agaknya hipokrit. Sebab tak lama setelah menelusuri namanya di internet, berita-berita dugaan korupsi dan sebagainya justru keluar paling pertama di hasil pencarian.

Di lain sisi berita tentang bencana alam, yang tentunya terjadi bukan hanya karena faktor alam saja, berseliweran di linimasa kita. Dua hari sebelum perayaan HUT RI, gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) dan merenggut 78 nyawa. Dan terhitung sampai hari ini, Minggu (13/9) gempa susulan masih terus terjadi. 

Lalu selang sebulan, Gunung Anak Krakatau di Selat sunda erupsi. Dimulai sejak Jumat (4/9) dan berakhir pada Minggu (6/9). Saat ini aktivitasnya masih berada pada Level III (Siaga) berdasarkan hasil analisis Badan Geologi. Sementara pada waktu yang sama,  di Kalimantan,  kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih marak terjadi, dan pemulihan bencana banjir yang menimpa Sumatera akhir tahun lalu juga belum tuntas. Begitu miris.

Barangkali, ada kelompok yang memang lebih suka gegap gempita perayaan dan polesan pencitraan. Berpura-pura baik-baik saja mungkin lebih mudah daripada mengakui dan memberi ruang berduka, sembari mengedepankan penanganan pada mereka yang rentan, mereka yang telah menjadi korban atas ketimpangan dan ketidakadilan sistem di Indonesia.

Situasi tersebut membuat momentum ini menjadi ruang refleksi mengenai cara negara hadir di masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana negara menunjukkan keberpihakan kepada warga yang sedang berada dalam kondisi rentan. Bukan hanya melalui pernyataan resmi institusi negara, melainkan juga dihitung dari penanganan dan pelayanan publik, hingga statement dari aparatur dan penjabat negara.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai sikap pemerintah dan perayaan kemerdekaan di tengah bencana kemarin, membawa kita kembali pada pertanyaan mengenai kehadiran negara. Sudah 81 tahun negara ini merdeka. Sementara kemerdekaan sepertinya tidak hanya berkaitan dengan seberapa mewah merayakan, tetapi juga seberapa jauh negara hadir ketika warganya berada dalam kondisi paling rentan.

Melampaui itu, keselamatan hutan dan flora fauna yang seharusnya dijaga dan masuk kedalam hitungan harusnya dijadikan prioritas. Aku mengingat yang mati. Semua yang terlanjur mati. Hangus, tidak sempat terkubur. Hutan-hutan yang hancur. Hewan-hewan yang mati terpanggang. Pohon-pohon yang hangus kering. Mereka yang sama pentingnya seperti ketika kita menghitung orang-orang yang terusir. 

Justru keterusiran mereka sungguh menandakan betapa sistem yang timpang ini tanpa pandang bulu telah membuat semua dari kita tidak baik-baik saja. Mereka yg tidak punya nama di KTP barangkali dianggap tidak menguntungkan untuk negara. Maka barangkali juga, itulah mengapa mereka dibakar (secara sengaja atau tidak sengaja). Lebih memilukan, karena akhirnya di kantor-kantor mewah pemerintah pusat, mungkin mereka cuma jadi angka semata. Padahal mereka (pernah) hidup dan bernyawa, bagian dari keluhuran semestanya Indonesia.

Di lain sisi, dalam melihat dari sudut pandang seorang perempuan, aku tak kuasa menahan ngilu saat menyimak cuplikan foto memilukan dari karhutla di Kalimantan kemarin. Gosong dan hitam, terpotret seekor induk ular yang meringkuk bersama telur-telurnya yang belum sempat menetas. Mereka hangus terbakar.

Aku marah dan  berupaya menyadari bahwa marah adalah emosi kuat, yang juga membawa pesan kuat. Dengan marah, berarti kita sungguh masih manusia dan masih punya hati dan mampu berempati. Maka, marahlah tapi jangan berhenti di situ, regulasikan marah dengan baik, jadikan alasan untuk berupaya, untuk terus bersuara, dan untuk menguatkan sesama.

Jangan sampai kehidupan yang layak dan aman dimaknai sebagai kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang hidup di pusat, orang-orang ibukota, atau mereka yang cukup kaya dan berkuasa untuk memilih lupa. Seharusnya, bagi mereka yang sedang berduka, peristiwa ini jadi kekuatan dan menuntut kehadiran negara akan pemenuhan kebutuhan dasar dan perhatian besar terhadap dukungan proses pemulihan mereka.

Sebab pada akhirnya, momentum ini adalah ruang krusial untuk memastikan tidak ada yang merasa sendirian ketika sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja.

Penulis : Hawa Nurawliya

Editor : Eva Nurcahyani

Ketika Hak Pelaku Lebih Ramai Dipikirkan daripada Rasa Aman Korban

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari proses pemasyarakatan. Narapidana yang memenuhi ketentuan tertentu dapat memperoleh kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya melalui mekanisme integrasi ke masyarakat. Secara hukum, mekanisme ini memiliki dasar yang jelas. Namun,  hukum di Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi penerapannya. – Ketika orang yang akan kembali ke masyarakat adalah pelaku pemerkosaan, ada satu pihak yang sering luput dari pembicaraan: korban. 

Kita terlalu sering berbicara tentang kapan pelaku dapat kembali, apakah ia  telah berkelakuan baik, dan apakah syarat administratifnya telah terpenuhi. Namun, pertanyaan yang sama seriusnya justru jarang diajukan“bagaimana jika orang yang kembali itu adalah orang yang dapat membuat rasa aman korban kembali terampas?”.

Bagi korban kekerasan seksual, pemerkosaan tidak berakhir ketika putusan hakim dibacakan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku memang merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi hal itu tidak serta-merta mengembalikan rasa aman korban. Tubuh yang pernah mengalami  kekerasan tetap menjadi tubuh yang harus dijalani setiap hari oleh korban. Ruang yang dahulu terasa biasa dapat berubah menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan. Oleh karena itu, membicarakan pembebasan bersyarat hanya dari sudut pandang hak – narapidana berpotensi membuat korban kembali berada di posisi rentan dan menjadi pihak yang harus menerima keputusan sistem yang belum tentu  mempertimbangkan kebutuhannya.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa. Kekerasan seksual bukan sekadar tindakan individual yang melanggar hukum, melainkan juga berkaitan dengan ketimpangan kuasa yang menempatkan korban dalam posisi rentan. Ketika pelaku memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat, ketimpangan tersebut tidak otomatis hilang hanya karena pelaku telah menjalani masa pidana. Masalahnya menjadi semakin serius ketika ukuran keberhasilan pembinaan pelaku jauh lebih mudah terlihat daripada kondisi korban. Sistem dapat mencatat masa pidana, perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan, dan keikutsertaan dalam program pembinaan. Tetapi rasa takut korban tidak memiliki angka yang mudah dicatat.

Lalu, apakah sesuatu yang sulit diukur boleh dianggap tidak ada? Menurut saya, tidak.

Negara harus hadir lebih jauh. Ketika keputusan mengenai pembebasan bersyarat dibuat, korban tidak seharusnya sekadar menjadi latar belakang dari sebuah perkara yang dianggap selesai.Korban harus dipandang sebagai manusia yang tetap memiliki hak atas rasa aman, perlindungan, dan pemulihan.

Saya tidak berpandangan bahwa hak narapidana harus dihapus. Pelaku tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan diperlakukan sesuai hukum. Namun, pemenuhan hak pelaku tidak boleh mengabaikan hak korban atau membuatnya kembali menanggung konsekuensi dari kejahatan yang pernah dialaminya. Saya tidak setuju apabila pembebasan bersyarat bagi pelaku pemerkosaan diberikan tanpa mempertimbangkan secara serius kondisi korban dan risiko yang mungkin muncul setelah pelaku kembali ke masyarakat.

Asesmen terhadap pelaku tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah ia berkelakuan baik selama menjalani pidana. Lebih dari itu negara juga harus mempertanyakan apakah terdapat risiko ketika pelaku kembali, apakah korban berpotensi kembali berhadapan dengannya, dan apakah mekanisme perlindungan terhadap korban benar-benar tersedia. Sebab bagi korban, kembalinya pelaku bukan sekadar perubahan status hukum seseorang. Ia dapat berarti kembalinya rasa takut. 

Di sinilah konsep keadilan perlu dibaca kembali. Keadilan bukan hanya tentang memastikan pelaku menjalani proses hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban tidak kembali ditempatkan dalam posisi rentan setelah proses hukum berjalan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua dan hingga lupa bahwa korban mungkin belum dapat kembali menjalani hidup dengan rasa aman.

Pelaku memiliki hak untuk dibina. Namun,  korban juga memiliki hak untuk merasa aman. Keduanya memang harus diakui. Pengakuan terhadap hak pelaku tidak boleh membuat hak korban menjadi sekadar catatan kaki dalma keputusan negara. Pada akhirnya, pembebasan bersyarat tidak seharusnya hanya dinilai melalui pertanyaan, “Apakah pelaku sudah memenuhi syarat untuk kembali?” Pertanyaan yang sama pentingnya adalah, “Apakah negara telah melakukan upaya yang memadai untuk memastikan korban tetap terlindungi ketika pelaku kembali?”

Jika pertanyaan kedua belum memiliki jawaban yang jelas, persoalannya bukan semata-mata tentang kapan pelaku boleh kembali ke masyarakat. Persoalannya juga tentang apakah sistem hukum kita benar-benar memahami bahwa masa pidana memiliki batas waktu, sementara dampak kekerasan dan rasa takut yang dialami korban tidak selalu berakhir pada saat yang sama.

Negara tidak boleh terburu-buru membuka pintu bagi kembalinya pelaku ke masyarakat, sementara korban masih berjuang membuka kembali pintu kehidupannya sendiri.

Ditulis oleh : Rulieff Janittra Setiawan

Editor : Eva Nurcahyani

Mengingat Represi, Merefleksikan Gerakan, Menyusun Strategi Perlawanan

Depok, 26 Agustus 2026 – Satu tahun setelah gelombang demonstrasi dan represi yang terjadi pada Agustus 2025, berbagai pengalaman, ingatan, luka, serta bentuk solidaritas yang lahir dari peristiwa tersebut kembali dikumpulkan dalam Forum Refleksi Prahara Agustus 2025 bertajuk “Satu Tahun Pasca Prahara Agustus 2025: Mengingat Represi, Merefleksikan Gerakan, Menyusun Strategi Perlawanan.”

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lingkar Studi Feminis dan berkolaborasi dengan FIB Anti Kekerasan Seksual UI ini diharap dapat menjadi ruang pertemuan bagi mereka yang mengalami secara langsung maupun terlibat dalam berbagai kerja solidaritas selama dan setelah Prahara Agustus 2025. 

Prahara Agustus 2025 tidak hanya meninggalkan jejak dalam bentuk gelombang aksi di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa tersebut juga menghadirkan pengalaman penangkapan, kriminalisasi, kekerasan, intimidasi, dan berbagai bentuk represi lainnya. Di tengah situasi yang begitu mencekam, tumbuh pula beragam bentuk solidaritas. Orang-orang saling melindungi, memberikan pendampingan, menggalang dukungan, menyebarkan informasi, serta membangun berbagai bentuk perlawanan.

Namun, satu tahun setelah peristiwa tersebut, pengalaman-pengalaman tersebut berisiko perlahan tenggelam dalam ingatan publik. Oleh karena itu, forum ini hadir untuk mengumpulkan kembali kepingan-kepingan pengalaman yang selama ini tersebar, mendengarkan suara-suara yang belum terdengar, serta menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran politik bagi gerakan ke depannya.

Forum ini berangkat dari kesadaran bahwa mengingat bukanlah sekadar aktivitas nostalgia. Merawat ingatan berarti memastikan bahwa pengalaman dan penderitaan rakyat tidak hilang begitu saja dari sejarah. Lebih dari itu, ingatan perlu diolah menjadi pengetahuan, refleksi, dan pembelajaran untuk memperkuat gerakan menghadapi tantangan di masa depan.

Dari Pengalaman Personal Menuju Pembacaan Kolektif

Dalam pelaksanaannya, Forum Refleksi Prahara Agustus 2025 menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan metode Transformative Storytelling. Pendekatan ini menempatkan pengalaman peserta bukan sekadar sebagai objek cerita, melainkan sebagai sumber pengetahuan yang penting dalam memahami peristiwa, membaca relasi kuasa, dan menyusun kemungkinan aksi ke depan.

Peserta ditempatkan sebagai subjek yang memiliki pengetahuan berdasarkan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam Prahara Agustus 2025. Melalui proses partisipatif, forum tersebut berupaya menghubungkan pengalaman personal dengan refleksi bersama, analisis politik, pembelajaran, hingga perumusan strategi.

Proses kegiatan diawali dengan saling mengenal sesama peserta kegiatan dan membangun kesepakatan bersama mengenai ruang aman, kerahasiaan, hak peserta untuk tidak menceritakan pengalaman tertentu, serta penggunaan dokumentasi. Kesepakatan ini menjadi penting mengingat forum membahas pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan penangkapan, kriminalisasi, kekerasan, dan berbagai bentuk represi.

Setelah itu, peserta diajak untuk memanggil kembali ingatan melalui proses Memory Reflection. Berbagai pertanyaan mengenai peristiwa, orang, tempat, dan momen yang paling membekas selama dan setelah Prahara Agustus 2025 menjadi pintu masuk untuk membuka kembali pengalaman peserta. 

Dalam proses ini, peserta terlebih dahulu diminta untuk menggali ingatan mereka melalui media gambar dengan menuangkan apa saja yang masih membekas dalam ingatan, baik berupa peristiwa, situasi, orang, tempat, maupun pengalaman tertentu. Setelah menyelesaikan gambarannya, setiap peserta kemudian diminta untuk menjelaskan hasil gambar yang telah dibuat, termasuk cerita dan pengalaman di balik gambaran tersebut. Proses ini menjadi ruang awal bagi peserta untuk menelusuri kembali pengalaman personal mereka sebelum pengalaman-pengalaman tersebut dipertemukan dan direfleksikan secara kolektif.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan melalui metode River of Life. Peserta memetakan perjalanan pengalaman mereka sebelum, selama, dan setelah Prahara dalam bentuk visual. Melalui gambaran perjalanan tersebut, peserta menelusuri berbagai titik balik, hambatan, pengalaman represi, solidaritas, kehilangan, serta perubahan yang terjadi dalam kehidupan dan keterlibatan mereka dalam gerakan.

Setiap pengalaman memiliki titik yang paling membekas. Melalui sesi Key Moment, peserta memilih satu momen yang dianggap penting atau mengubah cara mereka melihat Prahara, represi, solidaritas, maupun gerakan. Momen-momen tersebut kemudian menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana satu pengalaman personal dapat berkaitan dengan pengalaman politik yang lebih luas.

Mendengarkan Kepingan-Kepingan Pengalaman

Pada sesi Story Circle, peserta berbagi cerita dalam kelompok kecil. Pengalaman mengenai penangkapan, kriminalisasi, kekerasan, pendampingan, pengorganisasian, hingga kerja-kerja solidaritas dikumpulkan dan didengarkan secara bersama. 

Dalam proses ini, mendengarkan menjadi bagian penting dari metode. Peserta tidak ditempatkan untuk saling menghakimi, memberikan penilaian, atau mencari siapa yang paling benar dan salah. Sebaliknya, forum berusaha membuka ruang bagi pengalaman yang berbeda untuk saling bertemu dan menemukan keterhubungan satu sama lain.

Berbagai cerita yang muncul kemudian tidak berhenti sebagai pengalaman individual. Melalui proses Power Mapping, peserta bersama-sama membaca relasi kuasa yang bekerja dalam pengalaman Prahara Agustus 2025. Peserta memetakan berbagai aktor, bentuk represi, akses terhadap informasi dan sumber daya, proses pengambilan keputusan, hingga posisi kelompok-kelompok yang berbeda dalam gerakan.

Dari proses tersebut, pengalaman personal mulai dibaca sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar. Forum mencoba melihat bagaimana represi bekerja, bagaimana solidaritas terbentuk, siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi, serta di mana letak kekuatan dan kerentanan gerakan.

Merefleksikan Gerakan, Bukan Mencari Kesalahan

Refleksi terhadap Prahara Agustus 2025 juga diarahkan untuk membaca kembali strategi dan taktik gerakan. Melalui sesi Critical Strategy Reflection, peserta bersama-sama mengidentifikasi apa yang berhasil dilakukan, apa yang tidak berjalan, apa yang sebelumnya tidak diantisipasi, serta kekuatan dan kerentanan yang muncul ketika gerakan berhadapan langsung dengan situasi represi.

Refleksi ini menjadi penting karena Prahara Agustus 2025 memperlihatkan dua sisi sekaligus. Di satu sisi, terdapat keberanian, daya mobilisasi, dan tumbuhnya solidaritas di tengah situasi krisis. Namun, di sisi lain, peristiwa tersebut juga memperlihatkan berbagai persoalan dan kerentanan dalam merespons represi, melindungi mereka yang mengalami penangkapan dan kriminalisasi, mengelola informasi, mengambil keputusan, serta menjaga keberlanjutan gerakan.

Karena itu, forum tidak dimaksudkan sebagai ruang untuk mencari kesalahan individu atau kelompok tertentu. Sebaliknya, pengalaman yang berhasil maupun yang tidak berhasil ditempatkan sebagai bahan pembelajaran politik bersama.

Pertanyaan utama yang diajukan bukan hanya mengenai apa yang terjadi, tetapi juga apa yang dapat dipelajari dari apa yang telah terjadi. Apa yang perlu dipertahankan? Apa yang perlu diperbaiki? Apa yang perlu dihentikan? Dan apa yang harus mulai dibangun?

Dari Refleksi Menuju Strategi Perlawanan

Tahapan akhir forum diarahkan pada proses Collective Learning dan Action and Strategy Mapping. Seluruh pengalaman, cerita, dan hasil refleksi yang telah dikumpulkan kemudian diterjemahkan menjadi pembelajaran politik dan kebutuhan strategis bagi gerakan.

Peserta bersama-sama merumuskan hal-hal yang perlu diperkuat ke depan, mulai dari solidaritas, pengorganisasian, perlindungan, keamanan, jaringan, komunikasi, hingga penguatan basis gerakan. Proses tersebut juga menjadi ruang untuk membicarakan bagaimana gerakan dapat lebih siap menghadapi kriminalisasi dan represi serta bagaimana solidaritas dapat dibangun secara berkelanjutan, tidak hanya muncul ketika situasi krisis terjadi.

Dengan pendekatan PAR, proses refleksi tidak berhenti pada pengumpulan cerita atau dokumentasi pengalaman. Pengalaman menjadi titik awal untuk memahami persoalan, refleksi menjadi jalan untuk membaca kembali strategi, dan pembelajaran menjadi dasar untuk menyusun kemungkinan aksi ke depan.

Secara keseluruhan, forum bergerak dalam satu alur: mengingat, mendengarkan, membaca, merefleksikan, dan menyusun strategi. Alur tersebut menegaskan bahwa pengalaman politik tidak seharusnya berhenti sebagai ingatan masa lalu, tetapi perlu terus diolah menjadi pengetahuan bersama yang dapat memperkuat perjuangan.

Merawat Ingatan untuk Memperkuat Perjuangan

Forum Refleksi Prahara Agustus 2025 menjadi pengingat bahwa sebuah gerakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya untuk hadir ketika momentum politik muncul. Gerakan juga perlu memiliki kemampuan untuk bertahan, merawat orang-orang yang terlibat di dalamnya, membangun perlindungan, memperluas solidaritas, mengelola risiko, serta menyusun strategi dalam menghadapi tekanan.

Satu tahun pasca Prahara Agustus 2025, refleksi menjadi bagian dari proses tersebut. Mengingat represi berarti tidak membiarkan pengalaman kekerasan dan kriminalisasi hilang begitu saja. Mendengarkan pengalaman berarti memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini mungkin belum terdengar. Membaca kembali gerakan berarti berani melihat kekuatan sekaligus kerentanannya. Sementara menyusun strategi berarti menjadikan seluruh pengalaman tersebut sebagai pijakan untuk membangun perlawanan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Forum ini pada akhirnya tidak dimaksudkan sebagai ruang nostalgia terhadap masa lalu. Namun merupakan ruang belajar bersama untuk menjadikan pengalaman sebagai pengetahuan politik dan pengetahuan sebagai dasar tindakan.

Penulis : Syahla Anastasya

Editor : Eva Nurcahyani