Ketika Hak Pelaku Lebih Ramai Dipikirkan daripada Rasa Aman Korban

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bagian dari proses pemasyarakatan. Narapidana yang memenuhi ketentuan tertentu dapat memperoleh kesempatan untuk menjalani sisa masa pidananya melalui mekanisme integrasi ke masyarakat. Secara hukum, mekanisme ini memiliki dasar yang jelas. Namun,  hukum di Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi penerapannya. – Ketika orang yang akan kembali ke masyarakat adalah pelaku pemerkosaan, ada satu pihak yang sering luput dari pembicaraan: korban. 

Kita terlalu sering berbicara tentang kapan pelaku dapat kembali, apakah ia  telah berkelakuan baik, dan apakah syarat administratifnya telah terpenuhi. Namun, pertanyaan yang sama seriusnya justru jarang diajukan“bagaimana jika orang yang kembali itu adalah orang yang dapat membuat rasa aman korban kembali terampas?”.

Bagi korban kekerasan seksual, pemerkosaan tidak berakhir ketika putusan hakim dibacakan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku memang merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi hal itu tidak serta-merta mengembalikan rasa aman korban. Tubuh yang pernah mengalami  kekerasan tetap menjadi tubuh yang harus dijalani setiap hari oleh korban. Ruang yang dahulu terasa biasa dapat berubah menjadi ruang yang menimbulkan ketakutan. Oleh karena itu, membicarakan pembebasan bersyarat hanya dari sudut pandang hak – narapidana berpotensi membuat korban kembali berada di posisi rentan dan menjadi pihak yang harus menerima keputusan sistem yang belum tentu  mempertimbangkan kebutuhannya.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa. Kekerasan seksual bukan sekadar tindakan individual yang melanggar hukum, melainkan juga berkaitan dengan ketimpangan kuasa yang menempatkan korban dalam posisi rentan. Ketika pelaku memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat, ketimpangan tersebut tidak otomatis hilang hanya karena pelaku telah menjalani masa pidana. Masalahnya menjadi semakin serius ketika ukuran keberhasilan pembinaan pelaku jauh lebih mudah terlihat daripada kondisi korban. Sistem dapat mencatat masa pidana, perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan, dan keikutsertaan dalam program pembinaan. Tetapi rasa takut korban tidak memiliki angka yang mudah dicatat.

Lalu, apakah sesuatu yang sulit diukur boleh dianggap tidak ada? Menurut saya, tidak.

Negara harus hadir lebih jauh. Ketika keputusan mengenai pembebasan bersyarat dibuat, korban tidak seharusnya sekadar menjadi latar belakang dari sebuah perkara yang dianggap selesai.Korban harus dipandang sebagai manusia yang tetap memiliki hak atas rasa aman, perlindungan, dan pemulihan.

Saya tidak berpandangan bahwa hak narapidana harus dihapus. Pelaku tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan diperlakukan sesuai hukum. Namun, pemenuhan hak pelaku tidak boleh mengabaikan hak korban atau membuatnya kembali menanggung konsekuensi dari kejahatan yang pernah dialaminya. Saya tidak setuju apabila pembebasan bersyarat bagi pelaku pemerkosaan diberikan tanpa mempertimbangkan secara serius kondisi korban dan risiko yang mungkin muncul setelah pelaku kembali ke masyarakat.

Asesmen terhadap pelaku tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah ia berkelakuan baik selama menjalani pidana. Lebih dari itu negara juga harus mempertanyakan apakah terdapat risiko ketika pelaku kembali, apakah korban berpotensi kembali berhadapan dengannya, dan apakah mekanisme perlindungan terhadap korban benar-benar tersedia. Sebab bagi korban, kembalinya pelaku bukan sekadar perubahan status hukum seseorang. Ia dapat berarti kembalinya rasa takut. 

Di sinilah konsep keadilan perlu dibaca kembali. Keadilan bukan hanya tentang memastikan pelaku menjalani proses hukum, tetapi juga tentang memastikan bahwa korban tidak kembali ditempatkan dalam posisi rentan setelah proses hukum berjalan.

Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan hak pelaku untuk mendapatkan kesempatan kedua dan hingga lupa bahwa korban mungkin belum dapat kembali menjalani hidup dengan rasa aman.

Pelaku memiliki hak untuk dibina. Namun,  korban juga memiliki hak untuk merasa aman. Keduanya memang harus diakui. Pengakuan terhadap hak pelaku tidak boleh membuat hak korban menjadi sekadar catatan kaki dalma keputusan negara. Pada akhirnya, pembebasan bersyarat tidak seharusnya hanya dinilai melalui pertanyaan, “Apakah pelaku sudah memenuhi syarat untuk kembali?” Pertanyaan yang sama pentingnya adalah, “Apakah negara telah melakukan upaya yang memadai untuk memastikan korban tetap terlindungi ketika pelaku kembali?”

Jika pertanyaan kedua belum memiliki jawaban yang jelas, persoalannya bukan semata-mata tentang kapan pelaku boleh kembali ke masyarakat. Persoalannya juga tentang apakah sistem hukum kita benar-benar memahami bahwa masa pidana memiliki batas waktu, sementara dampak kekerasan dan rasa takut yang dialami korban tidak selalu berakhir pada saat yang sama.

Negara tidak boleh terburu-buru membuka pintu bagi kembalinya pelaku ke masyarakat, sementara korban masih berjuang membuka kembali pintu kehidupannya sendiri.

Ditulis oleh : Rulieff Janittra Setiawan

Editor : Eva Nurcahyani